Deteksi24.com SIAK, RIAU – Anggaran ratusan miliar rupiah telah digelontorkan untuk pekerjaan preservasi dan rekonstruksi Jalan Nasional Simpang Lago–Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Namun, kondisi jalan di kawasan Simpang Obor, Desa Dosan, Kecamatan Pusako, justru mengalami ambles.
Frans Sibarani sampaikan Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah II Provinsi Riau.
Bagaimana mungkin ruas jalan yang berulang kali mendapatkan pekerjaan rekonstruksi dan preservasi dengan nilai kontrak mencapai ratusan miliar rupiah masih menghadapi persoalan kerusakan serius?
Berdasarkan penelusuran data pengadaan yang dihimpun Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN), tercatat sedikitnya enam paket pekerjaan pada periode 2019–2023 dengan total nilai kontrak mencapai Rp359.271.573.303 atau sekitar Rp359,27 miliar.
Anggaran tersebut tersebar pada sejumlah paket pekerjaan dengan perusahaan pelaksana yang berbeda. Berikut rinciannya:
ENAM PAKET PEKERJAAN, RP359,27 MILIAR LEBIH
1. TAHUN ANGGARAN 2019
Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton dilaksanakan PT Lintas Equator, beralamat di Jalan Rijali No. 17, Ambon, Maluku, dengan nilai kontrak sebesar Rp33.700.000.000.
2. TAHUN ANGGARAN 2020
Preservasi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton, dilaksanakan PT Trifa Abadi, beralamat di Jalan Wonorejo No. 13, Pekanbaru, dengan nilai kontrak Rp122.025.409.922.
Preservasi Jalan Simpang Lago–Siak Sri Indrapura, dilaksanakan PT Tuah Awam Engineering dengan nilai kontrak Rp9.729.775.000.
3. TAHUN ANGGARAN 2021
Pekerjaan Preservasi Jalan Simpang Lago–Siak Sri Indrapura dilaksanakan PT Nagamas Mitra Usaha dengan nilai kontrak sebesar Rp12.507.189.381.
4. TAHUN ANGGARAN 2022
BPJN Wilayah II Riau kembali menganggarkan pekerjaan Preservasi Jalan Simpang Lago–Siak Sri Indrapura.
Berdasarkan data yang dihimpun, Pokja menetapkan PT Bangun Purba Satahi sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp22.842.898.000.
Namun, terdapat perbedaan nilai pada saat penandatanganan kontrak tanggal 26 Januari 2022. Nilai kontrak tercatat menjadi Rp25.431.350.000.
Terdapat selisih sebesar Rp2.588.452.000 antara harga penawaran dan nilai kontrak. Perbedaan ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait, termasuk dasar administrasi dan ketentuan yang menjadi landasan perubahan nilai tersebut.
5. TAHUN ANGGARAN 2023
Pekerjaan Preservasi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton kembali dilaksanakan PT Trifa Abadi dengan nilai kontrak mencapai Rp155.877.849.000.
Dari enam paket pekerjaan tersebut, total nilai kontrak mencapai Rp359.271.573.303. Angka ini merupakan akumulasi nilai kontrak berdasarkan data yang dihimpun DPP SPKN, bukan nilai kerugian keuangan negara.
DPP SPKN: JANGAN SAMPAI ANGGARAN BESAR, HASILNYA TIDAK SEBANDING
Frans Sibarani selaku sekjen dari DPP SPKN mempertanyakan bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan jalan tersebut dilakukan, mengingat kegiatan preservasi dan rekonstruksi telah berulang kali dilaksanakan dengan nilai anggaran yang sangat besar.
Menurutnya, kerusakan jalan yang terjadi saat ini harus menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi seluruh rangkaian pekerjaan sebelumnya, bukan hanya melakukan perbaikan pada titik yang ambles.
“Ini bukan persoalan kecil. Anggaran yang tercatat mencapai Rp359 miliar lebih. Kami ingin mengetahui bagaimana kualitas pekerjaan yang telah dilaksanakan, bagaimana pengawasannya, dan apakah seluruh pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi teknis serta kontrak yang telah ditandatangani,” tegas Frans Sibarani.
Frans Sibarani menilai BPJN Wilayah II Riau perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai riwayat pekerjaan pada ruas tersebut.
Frans Sibarani juga mempertanyakan apakah kerusakan di Simpang Obor berkaitan dengan mutu konstruksi, kondisi tanah, sistem drainase, perencanaan teknis, beban lalu lintas, atau faktor lainnya.
Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan teknis independen guna memastikan penyebab amblesnya badan jalan serta menelusuri apakah titik tersebut masuk dalam cakupan paket pekerjaan sebelumnya.
“Jangan hanya beralasan bahwa jalan rusak karena faktor alam atau kondisi tanah sebelum ada pemeriksaan teknis yang jelas. Setiap pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi anggaran yang digunakan merupakan uang negara,” tambahnya.
DPP SPKN RAMPUNGKAN SELURUH DOKUMEN, LAPORKAN KE KEJAKSAAN AGUNG
Frans Sibarani sebagian kontrol sosial menegaskan tidak akan berhenti pada sorotan pemberitaan maupun permintaan klarifikasi kepada BPJN Wilayah II Riau.
Saat ini, DPP SPKN tengah merampungkan seluruh dokumen pendukung terkait rangkaian pekerjaan preservasi dan rekonstruksi Jalan Simpang Lago–Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton sejak awal pekerjaan hingga tahun anggaran 2023.
Dokumen yang dipersiapkan meliputi perencanaan kegiatan, proses tender, penetapan pemenang, harga penawaran, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, spesifikasi teknis, dokumen pelaksanaan, hasil pekerjaan, hingga dokumen pertanggungjawaban.
Setelah seluruh dokumen dan bahan pendukung rampung, DPP SPKN akan segera menyampaikan laporan resmi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
“Kami sedang merampungkan seluruh dokumen kegiatan. Setelah lengkap, laporan akan segera kami sampaikan kepada Kejaksaan Agung. Kami meminta agar penelusuran dilakukan secara menyeluruh sejak awal pekerjaan dimulai, bukan hanya melihat kondisi jalan yang sekarang ambles,” tegas Frans.
Menurut Frans, Kejaksaan Agung perlu menelusuri setiap paket pekerjaan, masing-masing kontraktor pelaksana, proses pengadaan, kesesuaian nilai kontrak, pelaksanaan fisik, hasil pemeriksaan mutu, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Frans Sibarani juga meminta agar perubahan nilai kontrak tahun 2022 menjadi salah satu bagian yang diklarifikasi dan ditelaah berdasarkan dokumen pengadaan serta ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin seluruh rangkaian proyek ini dibuka dan ditelusuri. Mulai dari perencanaan, proses tender, siapa pemenangnya, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, bagaimana pengawasannya, sampai hasil akhirnya. Jika nantinya ditemukan bukti penyimpangan, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Frans.
BPJN WILAYAH II RIAU DIMINTA JANGAN TUTUP MATA
DPP SPKN mendesak BPJN Wilayah II Riau memberikan klarifikasi resmi mengenai enam paket pekerjaan tersebut, termasuk penyebab kerusakan jalan di Simpang Obor, perusahaan yang bertanggung jawab atas titik pekerjaan tersebut, serta langkah penanganan yang akan dilakukan.
Menurut DPP SPKN, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara dikelola dan sejauh mana hasil pekerjaan memberikan manfaat bagi keselamatan pengguna jalan.
Frans Sibarani menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPP SPKN merupakan bagian dari kontrol sosial dan pengawasan eksternal terhadap penggunaan anggaran negara.
“Jangan sampai setiap tahun anggaran terus dikucurkan, kontrak terus berjalan, tetapi persoalan kualitas jalan tidak kunjung terselesaikan. Kami ingin ada pertanggungjawaban yang jelas. Uang negara bukan untuk sekadar menghabiskan anggaran, melainkan menghasilkan infrastruktur yang kuat, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Frans Sibarani.
DPP SPKN memastikan akan mengawal persoalan ini hingga laporan resmi disampaikan kepada Kejaksaan Agung dan mendorong agar seluruh rangkaian pekerjaan diperiksa secara objektif, transparan, serta sesuai ketentuan hukum.
Kini yang menjadi pertanyaan publik: dengan nilai kontrak mencapai Rp359,27 miliar lebih, bagaimana kualitas, pengawasan, dan pertanggungjawaban seluruh pekerjaan jalan tersebut?






