Riau, Sorot  

DPP SPKN – Realisasi Anggaran Hibah Koni Tahun 2025 Rp 10,8 Milyar Perlu dibuka ke Publik

Deteksi24.com PEKANBARU – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) melalui Frans Sibarani menyoroti pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp10.804.268.735.

Melalui fungsi pengawasan eksternal dan kontrol sosial, DPP SPKN Frans memandang perlu adanya keterbukaan serta penelusuran terhadap penggunaan dana hibah tersebut. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan ataupun menuduh pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa anggaran yang bersumber dari keuangan daerah benar-benar dapat digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi pembinaan serta kemajuan olahraga di Provinsi Riau.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 426/DISPORA-PEMBUDAYAAN/III/2025/391 selaku Pihak Pertama dan Nomor 75/KONI RIAU/III/2025 selaku Pihak Kedua, tertanggal 25 Maret 2025, dana hibah KONI Riau Tahun 2025 dicairkan dalam dua tahap.

Pencairan tahap pertama sebesar Rp5.170.918.735 dan tahap kedua sebesar Rp5.633.350.000. Dengan demikian, total dana hibah yang diterima mencapai Rp10.804.268.735 atau sekitar Rp10,8 miliar.

Menurut Frans Sibarani, besarnya nilai hibah tersebut harus diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas, terukur, transparan, dan dapat diuji berdasarkan dokumen serta realisasi kegiatan di lapangan.

HONORARIUM, RAPAT, DAN REALISASI KEGIATAN MENJADI PERHATIAN

Dalam penelusuran awal, terdapat sejumlah informasi mengenai penggunaan dana hibah yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, di antaranya dugaan besarnya penyerapan anggaran untuk pembayaran honorarium pengurus.

Frans Sibarani menilai pembayaran honorarium bukanlah sesuatu yang otomatis bermasalah sepanjang memiliki dasar yang sah, sesuai ketentuan NPHD, serta didukung bukti pembayaran dan pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, perlu diketahui secara transparan berapa jumlah penerima honorarium, besaran pembayaran masing-masing, dasar penetapannya, serta berapa porsi anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk pembinaan atlet dan kegiatan olahraga.

Selain itu, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau 2025 yang mengalami penundaan juga menjadi salah satu aspek yang perlu diklarifikasi.

Dalam hal ini perlu adanya penjelasan mengenai bagaimana perencanaan dan realisasi anggaran disesuaikan dengan penundaan kegiatan tersebut. Apabila anggaran telah dicairkan, publik berhak mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, berapa dana yang telah digunakan, serta bagaimana sisa anggaran dipertanggungjawabkan.

Sorotan berikutnya adalah informasi mengenai dugaan besarnya penyerapan anggaran untuk kegiatan rapat. Hal ini perlu diuji melalui dokumen pendukung, termasuk frekuensi rapat, urgensi kegiatan, jumlah peserta, biaya konsumsi, perjalanan dinas, serta hasil dan bukti pelaksanaan kegiatan.

Frans Sibarani melalui lembaga yang dipimpinnya saat ini juga menaruh perhatian bagaimana terhadap informasi mengenai adanya dugaan ketidaksesuaian dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), indikasi kegiatan yang diduga tidak terlaksana, serta dugaan penggelembungan harga atau mark-up pada sejumlah kuitansi.

Namun seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi. DPP SPKN tidak ingin membangun opini yang mendahului hasil pemeriksaan, tetapi setiap indikasi yang didukung dokumen dan bukti awal patut ditelusuri secara profesional.

DPP SPKN DORONG PIHAK BERWENANG TELUSURI PENGGUNAAN ANGGARAN

Atas sejumlah hal tersebut, DPP SPKN mendorong pihak-pihak yang memiliki kewenangan, baik aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum, untuk melakukan penelaahan dan penelusuran terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban dana hibah KONI Riau Tahun Anggaran 2025 sesuai tugas dan kewenangannya.

Penelusuran diharapkan mencakup:

Dokumen NPHD dan seluruh ketentuan penggunaan dana hibah.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rincian peruntukan setiap kegiatan.

Laporan realisasi penggunaan dana hibah tahap pertama dan kedua.

Daftar penerima honorarium beserta dasar pembayaran dan bukti transfer.

Pertanggungjawaban biaya rapat, perjalanan dinas, konsumsi, dan kegiatan organisasi.

Bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan atlet serta kegiatan keolahragaan.

Dokumen SPJ, kuitansi, faktur, dan bukti transaksi lainnya.

Penjelasan penggunaan anggaran terkait penundaan Porprov Riau 2025.

Sisa dana hibah apabila terdapat anggaran yang belum direalisasikan, termasuk mekanisme pengembaliannya apabila diwajibkan.

Menurut Frans Subarani, penelusuran tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat penggunaan anggaran yang menyimpang dari perjanjian hibah maupun ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

DPP SPKN BERHARAP KEPEMIMPINAN KONI BARU LEBIH TERBUKA DAN TRANSPARAN

DPP SPKN juga berharap di bawah kepemimpinan Ketua KONI Provinsi Riau yang baru, tata kelola organisasi ke depan dapat berjalan lebih terbuka, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana hibah pemerintah daerah.

Lanjut Frans Sibarani, KONI merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. Oleh karena itu, setiap anggaran yang diterima harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan pembinaan atlet, pengembangan cabang olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Riau.

Kepemimpinan baru diharapkan mampu membawa semangat pembenahan, memperkuat pengawasan internal, serta membuka ruang informasi kepada publik mengenai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran organisasi.

Frans Sibarani melalui DPP SPKN menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan untuk menghambat program KONI, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial agar pengelolaan dana publik berjalan sesuai peruntukan.

Harapannya, di bawah kepemimpinan yang baru, KONI Riau semakin profesional, terbuka, dan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan serta pembinaan olahraga di Provinsi Riau.

PENGAWASAN BUKAN MENCARI KESALAHAN, MELAINKAN MENJAGA UANG RAKYAT

Untuk lebih kehadiran DPP SPKN menegaskan organisasi sebagai kontrol sosial merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dana hibah sebesar Rp10,8 miliar bukanlah anggaran kecil. Dana tersebut seharusnya memberikan dampak nyata bagi pembinaan atlet, peningkatan kualitas organisasi olahraga, pengembangan cabang olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga Riau.

Jangan sampai anggaran yang semestinya menjadi penunjang kemajuan olahraga justru lebih banyak terserap pada kegiatan administratif tanpa memberikan dampak yang sebanding terhadap pembinaan atlet.

Bagi DPP SPKN, pengawasan bukan berarti menuduh, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara benar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uang rakyat harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat. Pembinaan olahraga harus menjadi tujuan utama, bukan sekadar formalitas dalam laporan pertanggungjawaban.

DPP SPKN menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan eksternal dan membuka ruang komunikasi bagi seluruh pihak terkait Klarifikasi dan hak jawab dari KONI Riau maupun Dispora Riau tetap dihormati demi menjaga keberimbangan informasi serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.tegas Frans Sibarani.