DPP SPKN-Kawal Rehabilitasi Dua Gedung BPKAD dan BAPPEDA Pemko Dumai Rp5,2 Milyar,

Deteksi24.com DUMAI — Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) melalui Frans Sibarani menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan dua kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi gedung milik Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 dengan total anggaran sekitar Rp5,2 miliar.

Kedua kegiatan tersebut meliputi rehabilitasi Gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan anggaran sekitar Rp2,9 miliar serta revitalisasi Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan pagu anggaran Rp2,3 miliar.

DPP SPKN menilai bahwa anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk kedua kegiatan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan perencanaan, petunjuk teknis (juknis), spesifikasi teknis, serta ketentuan kontrak pekerjaan.

DUA PERUSAHAAN PELAKSANA JADI PERHATIAN

Berdasarkan penelusuran informasi pengadaan, pekerjaan rehabilitasi Gedung BPKAD tercatat dimenangkan oleh CV HENDRA & CO dengan nilai penawaran Rp2.923.979.468,68 dan nilai negosiasi Rp2.923.868.135,67.

Sementara itu, pekerjaan Revitalisasi Gedung Bappeda dimenangkan oleh CV Razeta Mitra Abadi dengan nilai penawaran Rp2.297.550.806,25 dan nilai negosiasi Rp2.297.328.806,24.

Khusus pekerjaan Bappeda, nilai negosiasi hanya berselisih sekitar Rp2,67 juta dari pagu anggaran Rp2,3 miliar.

DPP SPKN memandang bahwa informasi nilai anggaran dan proses pengadaan tersebut merupakan bagian dari data awal yang perlu dicermati. Namun, kedekatan nilai penawaran dengan pagu anggaran bukan merupakan bukti adanya pelanggaran. Penilaian tetap harus didasarkan pada dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan fakta pelaksanaan pekerjaan.

HASIL OBSERVASI: PEKERJAAN SEDANG BERLANGSUNG

Berdasarkan hasil observasi langsung di titik lokasi, DPP SPKN melihat bahwa pelaksanaan kedua kegiatan tersebut saat ini masih dalam pengerjaan.

Meski demikian, pemantauan tidak akan berhenti pada kondisi awal pekerjaan. DPP SPKN memastikan akan terus mengawal dan memantau perkembangan kedua kegiatan tersebut secara berkala hingga seluruh pekerjaan selesai.

Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari penggunaan material, kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas konstruksi, hingga hasil akhir bangunan.

DPP SPKN juga berharap pihak pelaksana dapat menjalankan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab, serta tidak mengabaikan kualitas demi mengejar target penyelesaian.

DPP SPKN: KAMI BUKAN MENCARI-CARI KESALAHAN, TETAPI MENJALANKAN FUNGSI KONTROL SOSIAL

DPP SPKN menegaskan bahwa pengawasan terhadap rehabilitasi Gedung BPKAD dan revitalisasi Gedung Bappeda bukan bermaksud mencari-cari kekurangan volume pekerjaan, kesalahan pelaksana, ataupun membangun persepsi adanya penyimpangan.

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, DPP SPKN memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawal penggunaan anggaran daerah agar pelaksanaan kedua kegiatan tersebut benar-benar sesuai dengan juknis, dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan dalam kontrak pekerjaan yang telah ditetapkan.

Pengawasan ini merupakan langkah antisipasi dan bentuk kepedulian terhadap penggunaan uang rakyat. Harapannya, seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan, baik dari sisi material, kualitas, volume, spesifikasi teknis, maupun waktu penyelesaian.

DPP SPKN tidak ingin pengawasan baru dilakukan setelah pekerjaan selesai. Justru sejak tahap awal hingga serah terima pekerjaan, setiap proses perlu mendapatkan perhatian agar pelaksanaan kegiatan tetap berada pada koridor kontrak dan aturan yang berlaku.

Kami tidak menuduh pihak mana pun. Kami hanya ingin memastikan bahwa anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Kota Dumai benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai dengan peruntukannya.

DORONG PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI DARI INSPEKTORAT

DPP SPKN juga mendorong Inspektorat Kota Dumai agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya terhadap kedua kegiatan tersebut.

Apabila dalam proses pemantauan nantinya ditemukan ketidaksesuaian yang didukung data dan bukti, DPP SPKN akan meminta klarifikasi kepada pihak terkait serta mempertimbangkan penyampaian hasil telaah kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi DPP SPKN, pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat yang seharusnya.

DPP SPKN MENEGASKAN: PENGAWASAN TIDAK BERHENTI PADA TAHAP PENGERJAAN AWAL, TETAPI AKAN TERUS BERLANJUT HINGGA KEDUA GEDUNG SELESAI DAN HASIL PEKERJAANNYA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DENGAN BAIK.