JAKARTA – DETEKSI24.COM – Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kualitas tata kelola kelembagaan kembali ditunjukkan melalui keikutsertaan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan XIV yang resmi dibuka pada Rabu (3/6/2026) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum RI.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan transformasi sektor hukum di era digital.
Keikutsertaan Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Riau dalam pelatihan tersebut mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan.
Sebagai pimpinan wilayah, Rudy menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama guna memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendorong lahirnya inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan pelatihan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Kementerian Hukum RI, Mutia Farida.
Dalam laporannya dijelaskan bahwa PKN II bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis bagi pejabat pimpinan tinggi pratama agar mampu menjamin akuntabilitas jabatan, merumuskan alternatif kebijakan yang solutif, serta menyelaraskan kinerja unit kerja dengan tujuan organisasi.
Pelatihan ini mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif Sektor Hukum: Akselerasi Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Terpadu melalui Integrasi Layanan Digital demi Resiliensi dan Daya Saing Bangsa” dan akan berlangsung hingga 15 Oktober 2026 dengan total beban belajar 925 jam pelajaran.
Pembukaan resmi dilakukan oleh Kepala BPSDM Kementerian Hukum RI, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa peserta PKN II harus mampu berperan sebagai pengarah strategis yang dapat mengorkestrasi perubahan besar, menghilangkan ego sektoral, serta mengatasi fragmentasi sistem melalui penguatan empat pilar utama, yakni transformasi layanan hukum digital yang inklusif dan humanis, integrasi data hukum nasional, harmonisasi kebijakan dan iklim investasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang agile.
Lebih lanjut, Kepala BPSDM mendorong seluruh peserta untuk menjadikan pelatihan blended learning ini sebagai laboratorium inovasi yang melahirkan proyek perubahan konkret dan mampu memberikan dampak nyata bagi organisasi.
Peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi langkah-langkah transformasi yang aplikatif di lingkungan kerja masing-masing.
Bagi Kanwil Kementerian Hukum Riau, keikutsertaan Kadiv P3H dalam PKN II merupakan investasi penting dalam penguatan kualitas kepemimpinan organisasi.
Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum di wilayah Riau.
Kegiatan pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan XIV berlangsung dengan baik dan lancar.
Melalui partisipasi aktif dalam program pengembangan kompetensi ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi birokrasi, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum yang modern, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(Red)
