DPP SPKN SOROT ANGGARAN DUA OPD DI KAWASAN GOR DUMAI! DISPERTARU RP9,79 MILIAR, BPKAD RP578,88 JUTA TAHUN 2026


Deteksi24.com DUMAI — Pembangunan Stadion Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Riau dan kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) di Kota Dumai kembali menjadi sorotan. Penelusuran terhadap paket pekerjaan Tahun Anggaran 2023 hingga 2026 menunjukkan terdapat sembilan paket dengan akumulasi nilai mencapai Rp105.306.833.070,78.

Dalam keterangan Frans Sibarani Anggaran tersebut mencakup perencanaan, pembangunan fisik, manajemen konstruksi, pekerjaan lanjutan, penataan kawasan, hingga pembangunan gudang stadion.

Namun, hasil pemantauan lapangan pada 17 November 2026 memperlihatkan kondisi kawasan proyek yang masih memprihatinkan. Sejumlah bagian pekerjaan terlihat belum tertata dan masih menyisakan kondisi yang berantakan. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa anggaran telah bergulir selama empat tahun, tetapi penyelesaian dan kesiapan kawasan stadion masih dipertanyakan?

Sorotan semakin besar karena kawasan tersebut dipersiapkan untuk mendukung kegiatan Pekan Olahraga yang dijadwalkan pada 2027. Waktu penyelesaian yang semakin dekat harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar pembangunan tidak dikejar hanya untuk memenuhi jadwal, tetapi akhirnya dikerjakan secara terburu-buru dan asal jadi.

LIMA PAKET PEKERJAAN 2023–2025 SENILAI RP94,93 MILIAR

Rangkaian pembangunan stadion pada 2023–2025 mencakup lima paket berikut:

TahunNama pekerjaan dan penyediaNilai2023Perencanaan Pembangunan Stadion Kota Dumai — PT Artha Asri ArsindoRp277.344.6002024Manajemen Konstruksi Pembangunan Stadion PORPROV — CV Citratama ArsitekRp899.771.827,502024Pembangunan Stadion PORPROV — PT Loeh Raya PerkasaRp38.045.368.542,832025Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Stadion PORPROV — CV Citratama ArsitekRp998.622.6002025Lanjutan Pembangunan Stadion PORPROV — PT Aulia Multi SaranaRp54.711.911.147,61

Total nilai kelima paket tersebut mencapai Rp94.933.018.717,94.

Rentang pekerjaan ini menjadi bagian penting untuk ditelusuri, terutama mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak, volume fisik, pembayaran, pengawasan, dan dokumen serah terima pada setiap tahapan.

TAHUN 2026: DISPERTARU DAN BPKAD MENGANGGARKAN EMPAT PAKET

Pada 2026, terdapat empat paket tambahan yang berkaitan dengan kawasan Stadion PORPROV dan GOR Dumai.

Dispertaru Kota Dumai:

Landscape Kawasan Stadion dan GOR — CV Carporation Co, Engineering, senilai Rp9.695.191.240.

Perencanaan Landscape Kawasan Stadion dan GOR — CV Afiqah Consultant, senilai Rp99.740.000.

Total melalui Dispertaru mencapai Rp9.794.931.240.

BPKAD Kota Dumai:

Pembangunan Gudang Stadion — CV Fajar Pembangunan, senilai Rp548.933.112,84.

Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gudang Stadion — CV Geo Map Consultant, senilai Rp29.950.000.

Total melalui BPKAD mencapai Rp578.883.112,84.

Dengan tambahan empat paket tersebut, keseluruhan nilai sembilan paket sejak 2023 hingga 2026 mencapai Rp105.306.833.070,78.

Angka ini merupakan akumulasi nilai paket pengadaan yang teridentifikasi, bukan jumlah realisasi pembayaran ataupun perhitungan kerugian negara.

GUDANG STADION RP548 JUTA, KONTRAK TERCATAT 14 SEPTEMBER 2026

Dokumentasi papan proyek yang diperoleh pada 17 November 2026 menunjukkan pekerjaan Pembangunan Gudang Stadion melalui BPKAD Kota Dumai.

Informasi yang tercantum pada papan proyek meliputi:

Nilai kontrak: Rp548.933.112,84.

Sumber dana: APBD 2026.

Tanggal kontrak: 14 September 2026.

Pelaksana: CV Fajar Pembangunan.

Konsultan pengawas: CV Giandra Palika Consultant.

Waktu pelaksanaan: 100 hari kalender.

Keberadaan paket gudang melalui BPKAD bersamaan dengan pekerjaan landscape melalui Dispertaru menjadi hal yang perlu dijelaskan dari sisi perencanaan dan pembagian tanggung jawab.

Kedua OPD perlu memberikan kejelasan mengenai dasar penganggaran, hubungan pekerjaan dengan perencanaan kawasan, koordinasi pelaksanaan, serta OPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset setelah pekerjaan selesai.

PEMANTAUAN 17 NOVEMBER 2026: KONDISI KAWASAN MASIH MEMPRIHATINKAN

Hasil pemantauan lapangan DPP SPKN pada 17 November 2026 menjadi perhatian tersendiri. Kondisi kawasan GOR dan Stadion PORPROV masih memperlihatkan sejumlah bagian yang belum tertata dengan baik dan pekerjaan yang penyelesaiannya masih perlu dipastikan.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena pembangunan telah menyerap anggaran dalam jumlah besar selama beberapa tahun. Masyarakat tentu berharap anggaran yang telah dialokasikan menghasilkan fasilitas olahraga yang benar-benar siap digunakan, aman, dan memiliki kualitas sesuai spesifikasi.

Frans Sibarani sampaikan Persoalan ini semakin penting mengingat kegiatan Pekan Olahraga telah dijadwalkan berlangsung pada 2027. Pemerintah daerah dan seluruh pihak pelaksana perlu memastikan kesiapan stadion dan fasilitas pendukung sebelum kegiatan berlangsung.

Jangan sampai karena mengejar tenggat kegiatan olahraga, pekerjaan justru dipaksakan selesai tanpa memperhatikan mutu konstruksi, ketepatan volume, fungsi fasilitas, dan standar keselamatan.

Penyelesaian proyek tidak boleh sekadar mengejar tampilan yang terlihat selesai. Setiap bagian bangunan harus memenuhi spesifikasi teknis dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

FRANS SIBARANI: JANGAN PUTUS BENANG MERAH PEKERJAAN SEJAK 2023

Sekretaris Jenderal DPP Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN), Frans Sibarani, menilai pembangunan Stadion PORPROV Dumai perlu dilihat sebagai satu rangkaian pekerjaan, bukan sekadar paket-paket yang berdiri sendiri berdasarkan tahun anggaran.

Menurutnya, hasil pekerjaan pada satu tahun seharusnya menjadi dasar yang jelas bagi perencanaan dan pelaksanaan pada tahun berikutnya.

“Jangan sampai setiap tahun muncul pekerjaan lanjutan dan anggaran baru, tetapi tidak ada penjelasan terbuka mengenai hasil pekerjaan sebelumnya. Kita harus melihat dari awal, bagaimana perencanaannya pada 2023, bagaimana pelaksanaan fisiknya pada 2024, kemudian apa yang menjadi dasar pekerjaan lanjutan pada 2025 hingga muncul lagi anggaran pada 2026,” ujar Frans.

Ia menilai persoalan utama yang harus dijawab adalah apakah seluruh tahapan pembangunan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, kontrak, spesifikasi teknis, dan hasil pengawasan.

Frans juga mempertanyakan apakah kebutuhan pekerjaan lanjutan pada setiap tahun telah dirancang sejak awal atau muncul akibat perubahan desain, kekurangan pekerjaan, maupun persoalan lain yang harus dibuktikan melalui dokumen.

YOMI IDRIANSYAH, S.T. HARUS MENJELASKAN TANGGUNG JAWABNYA PADA PERIODE 2023–2025

Dalam menelusuri rangkaian pembangunan tersebut, perhatian juga tertuju kepada Yomi Idriansyah, S.T., yang disebut menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) terkait pada periode 2023–2025.

DPP SPKN menilai peran dan kewenangan pejabat yang menangani tahapan pembangunan perlu dijelaskan, terutama berkaitan dengan perencanaan, koordinasi teknis, pengawasan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Frans Sibarani menegaskan bahwa pergantian tahun anggaran maupun penyedia tidak boleh menghilangkan kejelasan mengenai tanggung jawab pejabat yang menangani kegiatan pada periode sebelumnya.

“Yomi Idriansyah, S.T. perlu menjelaskan bagaimana tahapan pembangunan selama periode 2023–2025 dilaksanakan. Apa yang menjadi tanggung jawabnya, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana hasil pekerjaan dipertanggungjawabkan? Kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara hasil pekerjaan pada periode tersebut dengan kebutuhan anggaran lanjutan sampai 2026,” tegas Frans.

Menurut DPP SPKN, tanggung jawab harus dapat ditelusuri melalui dokumen perencanaan, surat keputusan jabatan, kontrak, laporan pengawasan, hasil pemeriksaan teknis, serta berita acara serah terima.

Penekanan terhadap Yomi merupakan permintaan agar peran dan tanggung jawabnya dijelaskan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, bukan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran.

DUA OPD, SATU KAWASAN: TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIPERTANYAKAN

Keterlibatan BPKAD dan Dispertaru pada 2026 menjadi perhatian karena kedua OPD menganggarkan pekerjaan berbeda dalam kawasan yang sama.

BPKAD menangani pembangunan gudang stadion beserta perencanaannya, sedangkan Dispertaru menganggarkan penataan landscape kawasan Stadion dan GOR.

Pembagian pekerjaan tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan. Namun, pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah kedua kegiatan sudah terintegrasi dalam perencanaan kawasan, bagaimana pembagian kewenangannya, dan bagaimana hasil pekerjaan akan dikelola.

Frans Sibarani menegaskan bahwa setiap anggaran pembangunan harus menghasilkan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

“Yang kita soroti adalah bagaimana uang daerah digunakan dan bagaimana hasil pekerjaannya. Jangan sampai anggaran terus bertambah, tetapi kawasan GOR dan stadion masih belum selesai. Apalagi kegiatan Pekan Olahraga sudah dijadwalkan pada 2027. Jangan karena mengejar waktu, pekerjaan justru diselesaikan asal jadi. Kualitas dan keselamatan fasilitas harus tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

DPP SPKN menilai penelusuran pembangunan Stadion PORPROV dan GOR Dumai perlu mencakup seluruh tahapan sejak 2023 hingga 2026, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembayaran, dan serah terima.

Empat tahun anggaran dengan nilai paket pekerjaan lebih dari Rp105,3 miliar harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat menunggu fasilitas olahraga yang benar-benar selesai, berkualitas, aman, dan siap digunakan untuk kegiatan Pekan Olahraga 2027, bukan sekadar proyek yang dikejar penyelesaiannya demi memenuhi jadwal.