PEKANBARU – DETEKSI24.COM – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) menyampaikan apresiasi mendalam kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang telah menepati janji dengan merealisasikan program seragam sekolah gratis tiga stel (seragam wajib, olahraga, pramuka) bagi seluruh peserta didik baru SD dan SMP Negeri Kota Pekanbaru, dengan alokasi anggaran khusus sekitar Rp13 miliar.
Langkah nyata ini sangat membantu meringankan beban orang tua murid, menghapus pungutan, menciptakan kesetaraan dan suasana belajar yang tenang di lingkungan sekolah.
“Sekretaris Jenderal DPP-SPKN, Frans Sibarani juga menyampaikan “Anggaran senilai 13 milar tetap kita awasi ketat, jangan sampai uang rakyat terbuang atau dimainkan!. DPP-SPKN tetap berkomitmen untuk selalu memantau secara berkelanjutan muali dari tahap pengadaan, jalannya proses hingga penetapan dan penunjukan pemenang kegiatan tetap aka kita kawal dengan teliti,” ujar Frans Sibarani kepada media, Selasa (11/8/2026) di Pekanbaru.
“Frans Sibarani menegaskan, Khusus kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengatur jalannya pengadaan, DPP-SPKN meminta wajib bekerja secara terbuka dan transparan mulai dari pemilihan bahan, kualitas kain, mutu jahitan hingga penetapan harga satuan baju,” ujarnya.
“Lagi kata Frans, Hal ini didasarkan pada hasil penelusuran dan data yang sudah kami miliki sebelumnya mengenai biaya serta harga wajar dari penjahit dan usaha garmen lokal. Jangan sampai harga yang ditetapkan ternyata lebih tinggi dan melampaui harga pasaran yang sesungguhnya,” harapnya.
“Lanjut Frans menegaskan, Selain itu kami berharap dan mendesak agar Pemko Pekanbaru lebih mengutamakan serta memberdayakan pengusaha penjahit dan konfeksi yang berasal dari daerah sendiri, daripada terus-menerus mendatangkan dan memilih pengusaha dari luar kota,” pintanya.
“Kami merasakan dan mencium adanya tanda-tanda persaingan yang tidak sehat, tertutup dan merugikan pelaku usaha daerah yang sebenarnya mampu, siap dan memiliki kualitas tidak kalah baik untuk mengerjakan kebutuhan ini,” ujarnya.
Di sisi lain, kami juga mencatat kondisi di tingkat Provinsi Riau yang terpaksa menunda rencana seragam gratis untuk pelajar SMA/SMK karena kendala keuangan daerah. Hal ini menjadi pelajaran penting, anggaran harus disusun matang, mendahulukan kebutuhan utama masyarakat dan mengurangi pengeluaran yang kurang mendesak, agar janji baik tidak hanya terdengar saat kampanye saja.
“Kami senang dan hargai kebaikan yang sudah diberikan, namun pengawasan tidak boleh kendur. Dana rakyat harus tercatat jelas, mutu terjamin, harga wajar, proses terbuka dan memberi peluang adil bagi warga daerah. Kami akan terus memantau dan meneliti setiap tahapan, jika ada kejanggalan akan segera kami sampaikan dan minta diperbaiki demi keadilan bersama,” tegas Frans Sibarani.
DPP-SPKN berharap pelaksanaan program ini menjadi contoh pengelolaan yang bersih dan bermanfaat luas, serta menjadi dorongan agar ke depannya juga dapat direncanakan kembali bantuan seragam bagi pelajar jenjang lain secara terukur dan aman.
“Diakhir Frans Sibarani mengatakan, Sikap kami tetap jelas, Apresiasi kebaikan, pantau ketat seluruh rangkaian kegiatan, tuntut keterbukaan dan keadilan agar manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke tangan siswa dan keluarga,” pungkasnya mengakhiri.(Red)
