DETEKSI24.com – PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengawali tahun 2026 dengan penguatan perencanaan dan strategi kerja melalui pelaksanaan Rapat Kerja Awal Tahun 2026 Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) yang digelar di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Rabu (7/1/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, meskipun tidak hadir secara langsung, tetap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Arahan dan kebijakan pimpinan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan rapat kerja sebagai bagian dari konsolidasi internal untuk memastikan capaian kinerja yang berkelanjutan.
Rapat kerja dipimpin oleh Kepala Divisi P3H dan dihadiri oleh seluruh unsur pelaksana di lingkungan Divisi P3H, mulai dari ketua tim kerja, pengawas dan wakil pengawas pembinaan hukum, analis kebijakan, penyuluh hukum, perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, hingga pegawai magang. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan visi di awal tahun anggaran.
Dalam arahannya, Kepala Divisi P3H menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim atas kinerja sepanjang tahun 2025. Sejumlah capaian strategis berhasil diraih, antara lain pembentukan 1.862 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum, harmonisasi 465 rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan diskusi strategi kebijakan, serta perolehan penghargaan Terbaik I Anugerah Legislasi Daerah.
Selanjutnya, masing-masing ketua tim kerja memaparkan capaian dan evaluasi tahun 2025, pagu anggaran tahun 2026, rencana kegiatan, rencana aksi, strategi pelaksanaan tugas, serta inovasi yang akan dijalankan pada tahun 2026.
Paparan tersebut menjadi dasar penyusunan langkah taktis agar pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi P3H semakin efektif dan berdampak.
Sebagai tindak lanjut, Kepala Divisi P3H menegaskan akan dilaksanakan rapat internal di masing-masing tim kerja guna membahas pembagian tugas secara lebih rinci, penyusunan SOP, serta pembuatan surat keputusan tahun 2026. Langkah ini sejalan dengan komitmen pimpinan untuk memperkuat tata kelola kerja yang terstruktur dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, di bawah kepemimpinan Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan komitmen untuk terus mendorong peningkatan kinerja dan inovasi di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum demi mendukung pembangunan hukum yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Riau.(*)
