DETEKSI24.com – PEKANBARU – Dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparatur dan memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas dan Manajemen Arsip Angkatan I Metode Pembelajaran Jarak Jauh pada wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Senin (27/10/2025).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum ini diikuti oleh perwakilan dari sejumlah Kantor Wilayah Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Riau yang mengutus empat peserta.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, turut hadir mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari program peningkatan kompetensi aparatur, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas dan manajemen arsip yang sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) guna memberikan kemudahan akses bagi peserta dari berbagai wilayah.
Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau atas inisiatif dan konsistensinya dalam mengembangkan kapasitas aparatur di bidang administrasi dan kearsipan. Beliau juga menekankan pentingnya semangat dan kedisiplinan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan agar hasilnya dapat diimplementasikan secara nyata di satuan kerja masing-masing.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyambut positif kegiatan ini dan menilai pelatihan tata naskah dinas serta manajemen arsip menjadi fondasi penting dalam menciptakan birokrasi yang tertib, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, pengelolaan arsip dan tata naskah yang baik merupakan bagian integral dari upaya memperkuat transparansi dan efisiensi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
Pelaksanaan pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi ASN dalam mengelola dokumen pemerintahan secara profesional, sistematis, dan berbasis digital, sejalan dengan arah transformasi birokrasi menuju pemerintahan modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)
