DETEKSI24.COM – PEKANBARU – Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Yeni Nel Ikhwan. Kegiatan bertempat di ruang rapat kepala kantor wilayah, Senin (15 /09/2025).
Peserta sosilisasi ini Kepala Bidang Pelayanan AHU Dewi Sri Wahyuni, Kepala Bidang Pelayanan KI Yuliana Manulang dan pegawai perwakilan dari tiap divisi, serta duta layanan, yang menjadi narasumbernya dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Rurys Setiawan dan moderatornya adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Dean satria.
Sosialisasi ini ini menjadi wadah guna mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.
Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan mengatakan bahwa, kegiatan sosialisasi diangkat secara khusus untuk menyelaraskan visi dan misi kita, serta memastikan bahwa seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Riau siap menghadapi tantangan tersebut.
“Kita harus bergerak dari sekadar Melayani, menjadi Melayani dengan hati, oleh karena itu saya berharap tahun 2025 ini harus menjadi tahun dimana kita tidak hanya sekadar memenuhi target-target administratif, tetapi melompat jauh kedepan dalam konteks kualitas layanan publik yang semakin canggih dan membahagiakan Masyarakat,” ujar Rudy.
Acara selanjutnya adalah Penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Narasumber Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Rurys Setiawan.
Sosialisasi hari ini tentunya bukan hanya sekadar rutinitas dan formalitas, tetapi merupakan upaya percepatan untuk memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu koridor yang sama, yaitu koridor pelayanan publik yang berintegritas, terukur, dan inklusif serta menunjang program setahun bekerja , bergerak-berdampak.(*)
