Deteksi24.com, PEKANBARU — Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) segera menyurati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melalui Bidang Intelijen untuk meminta dilakukan penelaahan dini terhadap kegiatan pengadaan pompa banjir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai, khususnya bidang Sumber Daya Air (SDA), Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp4.503,928,667 kode RUP, 67904803.
Selain itu, DPP SPKN juga mendorong Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) agar memberikan arahan atau instruksi kepada Kejati Riau melalui Asisten Intelijen untuk mencermati pengadaan tersebut secara menyeluruh sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan terhadap kemungkinan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan yang mencatat PT Aneka Marina Mas sebagai penyedia tersebut berkaitan dengan pembelian pompa banjir jenis Centrifugal Portable Trailer Mounted berkapasitas minimal 250 liter per detik (LPS), yang diperuntukkan untuk membantu penanganan banjir dan genangan air pasang laut (rob) di Kota Dumai.
Sekretaris Jenderal DPP SPKN, Frans Sibarani, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan penggunaan APBD berjalan sesuai ketentuan dan barang yang dibeli benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Frans Sibarani: Bukan Tuduhan Korupsi, tetapi Pencegahan Dini
Frans menegaskan bahwa DPP SPKN tidak sedang menuduh adanya tindak pidana korupsi ataupun menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, permohonan kepada Bidang Intelijen Kejati Riau bertujuan mendorong pencermatan dan pengumpulan informasi terhadap kesesuaian dokumen pengadaan dengan kondisi barang yang diterima.
“Kami sampaikan, DPP SPKN tidak menuduh adanya korupsi dan tidak menyatakan telah terjadi kerugian negara. Kami ingin mendorong penelaahan sejak dini melalui fungsi Intelijen Kejati Riau. Jangan sampai setelah barang diterima dan pembayaran dilakukan, baru diketahui ternyata merek, tipe, kapasitas atau spesifikasi komponennya tidak sesuai dengan kontrak. Hal seperti ini harus dicegah sejak awal,” ujar Frans.
Ia menjelaskan bahwa pengadaan dengan nilai hampir Rp4,5 miliar perlu mendapatkan perhatian, terutama menyangkut kesesuaian antara dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, kontrak, dan kondisi fisik barang yang didatangkan.
Merek, Tipe dan Seluruh Komponen Pompa Harus Diperiksa
DPP SPKN meminta Bidang Intelijen Kejati Riau mencermati sejumlah aspek penting dalam pengadaan tersebut, antara lain:
Merek dan tipe pompa harus sesuai dengan dokumen kontrak.
Kapasitas pompa memenuhi ketentuan minimal 250 LPS.
Spesifikasi mesin dan sistem penggerak sesuai petunjuk teknis.
Sistem pompa, rangka trailer, serta seluruh komponen pendukung sesuai kontrak.
Jumlah dua unit pompa sesuai dokumen pengadaan.
Kondisi fisik, kelengkapan, dan fungsi masing-masing unit dapat dibuktikan melalui pengujian teknis.
Dokumen pemeriksaan dan berita acara serah terima mencerminkan kondisi barang yang sebenarnya.
Kewajaran harga serta kelengkapan administrasi pengadaan dapat dicermati berdasarkan dokumen yang tersedia.
“Kami ingin semuanya jelas. Jangan sampai hanya melihat barang sudah datang, tetapi merek, tipe, mesin, kapasitas maupun komponen di dalamnya tidak dicocokkan dengan dokumen kontrak. Semua harus diperiksa secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Frans.
Menurutnya, kesesuaian barang bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut kualitas, ketahanan, dan kemampuan pompa dalam menjalankan fungsi penanganan banjir di Kota Dumai.
DPP SPKN Minta PUPR Dumai Publikasikan Kesesuaian Barang
Secara khusus, melalui Frans Sibarani, DPP SPKN meminta Dinas PUPR Kota Dumai agar mempublikasikan secara terbuka kesesuaian dua unit pompa yang telah didatangkan dengan spesifikasi teknis dan petunjuk teknis dalam dokumen kontrak.
Masyarakat perlu mengetahui merek, tipe, kapasitas, spesifikasi mesin, sistem penggerak, serta seluruh komponen pendukung dari kedua unit pompa tersebut.
“Kami meminta Dinas PUPR Kota Dumai membuka kepada publik apakah dua unit pompa yang sudah sampai benar-benar sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Publikasikan merek, tipe, kapasitas, mesin, dan seluruh komponen pendukungnya. Jangan hanya menyampaikan barang sudah datang, tetapi kesesuaian barang dengan dokumen kontrak juga harus bisa dibuktikan,” tegas Frans.
Ia mengingatkan bahwa anggaran Rp4,5 miliar merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Pengadaan pompa tidak boleh hanya selesai pada proses pembelian dan serah terima barang, tetapi harus benar-benar berfungsi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam penanganan banjir.
“Ini uang rakyat. Jangan sampai pompa yang dibeli dengan anggaran miliaran rupiah ternyata tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengatasi banjir. Jangan sampai pengadaan ini justru hanya memberikan keuntungan kepada rekanan penyedia maupun pihak-pihak tertentu, sementara manfaat yang seharusnya diterima masyarakat tidak tercapai. Kami tidak mengatakan hal itu sudah terjadi, tetapi semua kemungkinan harus diantisipasi melalui keterbukaan dan pemeriksaan,” ungkapnya.
Frans juga menegaskan bahwa apabila seluruh spesifikasi dan komponen memang sesuai kontrak, Dinas PUPR Dumai seharusnya dapat membuktikannya melalui dokumen teknis, pemeriksaan fisik, dan pengujian fungsi pompa.
Telaah Intelijen sebagai Langkah Pencegahan
DPP SPKN berharap permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Asisten Intelijen Kejati Riau sesuai tugas dan kewenangannya.
Penelaahan diharapkan mencakup pengumpulan dan pencermatan bahan keterangan, dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, kontrak, kewajaran harga, kondisi fisik barang, serta dokumen pemeriksaan dan serah terima.
Apabila dari hasil telaah ditemukan indikasi pelanggaran hukum, DPP SPKN berharap Kejati Riau dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme dan tahapan hukum sesuai kewenangan.
DPP SPKN juga mendorong Kejagung memberikan perhatian dan arahan kepada Kejati Riau agar permohonan tersebut memperoleh tindak lanjut secara objektif dan profesional.
“Kami lebih mengutamakan pencegahan daripada menunggu persoalan terjadi. Jangan sampai anggaran sudah direalisasikan, tetapi barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Kami berharap fungsi Intelijen Kejati Riau dapat mencermati pengadaan ini sejak dini. DPP SPKN akan terus mengawal agar uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Dumai,” tutup Frans Sibarani.
DPP SPKN menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial guna mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian bahwa pengadaan pompa banjir tersebut benar-benar sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Dumai.
(TIM DPP SPKN)
