Deteksi24.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani meminta kepada seluruh kader PDIP bersiap menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya, menghadapi kawan lama yang menjadi lawan baru.
“Seratus hari ke depan kita akan bertarung, salah satunya menghadapi kawan lama yang menjadi lawan baru,” kata Puan lewat Instagramnya @puanmaharaniri Sabtu, di lansir dari viva.co.id (04/11/2023).
Puan pun, mengajak seluruh kader partai dan simpul relawan Jawa Timur bersiap menghadapi pertarungan. Sebab, suara Jawa Timur kini menjadi rebutan. “Saya mengajak seluruh kader partai dan simpul relawan Jawa Timur bersiap menghadapi pertarungan di mana suara Jawa Timur jadi rebutan,” ujarnya.
Adapun dalam hal ini Puan juga turut meresmikan kantor Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jawa Timur. “Hari ini meresmikan kantor Tim Pemenangan Daerah (TPD) Jawa Timur di Surabaya bersama seribuan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengirimkan surat kepada Wali Kota Solo yang juga bakal calon wakil presiden atau cawapres, Gibran Rakabuming Raka.
Surat tersebut berisi permintaan agar putra sulung Presiden Jokowi itu segera mengembalikan kartu tanda anggota PDIP, yang hingga saat ini masih dipegangnya. Menurut PDIP Solo, KTA harus dikembalikan setelah Gibran maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Padahal PDIP mengusung Ganjar Pranowo – Mahfud MD di Pilpres 2024.
Ketua DPC PDIP Solo yang akrab disapa Rudy, itu mengaku telah mengirimkan surat tersebut kepada Gibran melalui Sekretaris DPC PDIP Solo yang juga Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Surat tersebut telah diserahkan kepada Gibran pada Selasa, 31 Oktober 2023 lalu.
“Sudah (suratnya sudah diserahkan). Dereng, dereng (belum) (ada tanggapan). Coba takok (tanya) Pak Teguh,” kata Rudy, Jumat 3 November 2023.
Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan isi surat tersebut adalah imbauan maupun saran kepada Gibran untuk segera mengembalikan KTA PDIP. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak dituduh berada di dua kaki. Begitu pula dengan posisi Presiden Jokowi, agar tidak diisukan berdiri pada dua kepentingan.
“Selain itu dalam surat itu, kita sarankan KTA dikembalikan dan membuat surat pengunduran diri aja,” ujar dia.
