DETEKSI24.COM – PEKANBARU – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Zulkifli Syukur, S.Ag., M.Si secara resmi membuka Pelaksanaan FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 Provinsi Riau yang digelar Kesbangpol Riau, bertempat di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru, Rabu (11/02/2026).
Hadir dalam acara tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Dr. HM Sumardhany Zinarta, ST., M.Sc, Kepala BPS Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi, S.Si., MM, Polda Riau diwakili Dir Intelkam, Kombes Pol Wimboko, S.IK., M.Si, Kaban Kesbangpol Riau, Boby Rachmat, S.STP., M.Si,
Sekretaris DPRD Prov Riau, Renaldi, S.Sos, Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, SE., Mi.Kom, Perwakilan KPU Riau,
Perwakilan MKA LAM Riau, Datuk Said Amir Hamzah, Tokoh Agama, Ormas, Akademi, Insan Pers dan tamu undangan lainnya.
Sambutan Plt. Gubernur Riau, SF. Harianto yang dibacakan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Zulkifli Syukur, S.Ag., M.Si mengatakan, Forum ini saya pandang sebagai bagian dari kerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar instrumen pengukuran, tetapi alat baca pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras dengan prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan rasa aman masyarakat.
Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2024 mencapai 75,55 poin. Secara kategori, capaian ini masih berada pada kategori sedang. Namun jika kita melihatnya dalam konteks nasional, posisi Provinsi Riau berada pada 9 terbawah dari 38 Provinsi di Indonesia.
Data ini perlu kita sikapi secara objektif dan dewasa. Angka tersebut menunjukkan bahwa fondasi demokrasi di Riau sudah ada dan berjalan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong posisi yang lebih kompetitif secara nasional.
Ini menjadi sinyal bahwa terdapat persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara parsial atau sektoral, melainkan membutuhkan perbaikan kebijakan yang lebih terintegrasi. Disinilah relevansi FGD ini.
“Kita tidak sedang mencari pembenaran, dan juga tidak sedang membandingkan diri dengan daerah lain. Yang kita lakukan adalah membaca data apa adanya, lalu menjadikannya dasar untuk memperbaiki kualitas,” ujarnya.
Melalui FGD ini, saya berharap kita dapat mengurai secara jernih faktor-faktor yang mempengaruhi capaian IDI tersebut, serta merumuskan langkah kebijakan yang realistis, dapat dilaksanakan, dan berdampak nyata.
Hasil diskusi ini akan menjadi bahan kerja pemerintah daerah, bukan sekadar rekomendasi normatif. Arah pembangunan sudah kita tetapkan, kerangka perencanaan sudah tersedia, dan data telah kita miliki.
Tugas kita bersama adalah menyambungkan data, kebijakan, dan pelaksanaan, sehingga peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Riau benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
“Kami berharap, Focus Group Discussion ini menghasilkan rumusan yang tajam, objektif, dan dapat ditindaklanjuti, sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Provinsi Riau,” harap Plt Gubri.
Selanjutnya, Pemaparan Kepala BPS Prov Riau, Dr. Asep Riyadi, S.Si., MM memaparkan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024, 2025-2029.
IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yakni Kemenkopolkam, BPS, Bappenas, Kemendagri serta Pemerintah Daerah.
Sumber data IDI antara lain dibangun dari Dokumen berupa Perda, Pergub, Pergub, Surat Edaran, Data Resmi Kementerian/L/D/I dsb. Selanjutnya dari Berita Online dan juga bersumber dari Focus Group Discussion (FGD).
FGD disini ruang kita mengkonfirmasi data data dari media online dan dokumen itu apakah berita yang beredar di masyarakat benar atau hoaks, materi yang ada di masyarakat benar atau tidak.
“Berikut terkait seputar Ormas yang kita kumpulkan secara faktual benar atau tidak untuk meningkatan angka IDI. Indeks Demokrasi Indonesia dibangun yakni dari 3 dimensi yakni Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. IDI di Riau sebesar 77,06 di urutan 24 nasional,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut Kepala badan (Kaban Kesbangpol Riau), Boby Rachmat, S.STP., M.Si mengatakan, Mari kita nanti berdiskusi bersama sehingga nanti nilai IDI Provinsi Riau mendapat memperbaiki nilai IDI Provinsi Riau yang lebih baik,” sebut Boby.
Pantauan media ini, dalam kegiatan tersebut juga berlangsung acara
Diskusi dan sesi tanya jawab antar peserta dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.(*)
