DETEKSI24.COM – PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau ikuti Launching Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Legal Policy Hub dan Policy Talks Tematik dari Kementerian Hukum (BSK Hukum) & LAN Secara Virtual.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan didampingi oleh Kepala Divisi pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum Yeni Nel Ikhwan, dan JFT Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau beserta jajarannya.
Kegiatan ini bertempat Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Senin (15/09/2025).
Narasumber kegiatan ini dari Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady, A.Md.Im., S.H., Grad.Dip.PA., M.P.A., Ph.D.
Adapun kegiatan tersebut didasari oleh pentingnya konsistensi data, koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang bertujuan untuk membentuk Forum yang bersifat lintas sektor untuk menjembatani interaksi pentahelix (Pemerintah, !kademisi, Pelaku Usaha, Media, serta Masyarakat Sipil).
Manfaat dari Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) ini adalah menjadi wadah komunikasi & koordinasi antar kementerian, lembaga, daerah, akademisi, swasta, dan masyarakat sipil, dan sebagai mekanisme kolaborasi reguler untuk memastikan kebijakan saling melengkapi, bukan saling bertentangan.
Sebagai Platform policy learning untuk berbagi praktik baik, menghindari duplikasi, dan memperkuat inovasi kebijakan serta menjadi pendorong evidence-based policy-melibatkan analis kebijakan dalam setiap siklus kebijakan.
Pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum, Lembaga Admnistrasi Negara dan Mahkamah Konstitusi.
Kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran Legal Policy Hub secara resmi, sebaga wadah komunikasi lintas sektor.
Selanjutnya Kegiatan Policy Talks Tematik I menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa policy brief terkait Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi.
Melalui kegiatan ini diharapkan konsistensi dalam menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, dan menghasilkan terobosan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi Masyarakat dan menunjang program setahun bekerja, bergerak-berdampak. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.(*)
