DETEKSI24.COM – PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (10/9/2025).
Kegiatan ini merupakan agenda rutin Kementerian Hukum dalam rangka memastikan peningkatan kualitas pelaksanaan program serta percepatan capaian target kinerja.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama jajaran pejabat struktural, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), para Ketua Tim Kerja, hingga pelaksana.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal menyampaikan sejumlah atensi terkait pelaksanaan tugas, mulai dari penguatan pengawasan dan akuntabilitas capaian kinerja yang disoroti oleh Inspektorat Jenderal, hingga capaian di berbagai unit eselon I, meliputi layanan administrasi hukum umum (AHU), perlindungan kekayaan intelektual (KI), pembentukan regulasi dan harmonisasi kebijakan (PP), bantuan hukum dan penyuluhan hukum (BPHN), penyusunan strategi kebijakan hukum (BSK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (BPSDM).
Kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif yang membuka ruang konsolidasi antara pimpinan pusat dan daerah. Hal ini menjadi wadah penting untuk menyamakan langkah dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan tercapainya target prioritas nasional.
Sekretaris Jenderal menegaskan bahwa hasil anev akan disampaikan kepada seluruh pimpinan unit eselon I untuk ditindaklanjuti bersama. Ia juga berpesan agar seluruh jajaran terus meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam bekerja. “Pertahankan capaian yang sudah baik, tingkatkan yang masih belum optimal, dan raih keberhasilan yang belum dicapai,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan anev berjalan dengan tertib dan lancar. Kehadiran Kanwil Kemenkum Riau dalam forum ini menjadi wujud komitmen untuk terus mendukung langkah strategis Kementerian Hukum dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.(*)
