DETEKSI24.com – PEKANBARU – Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja sama Pemasyarakatan memiliki sebuah program bernama GEMA TEKFORMA, kali ini mereka menggelar rangkaian kegiatan strategis yang mencakup Bimbingan Teknis SPPT-TI, Monitoring dan Evaluasi SPPT-TI, Bimbingan Teknis Pelayanan Publik, serta Konsolidasi Teknologi Informasi dan Kerja Sama Tahun 2025 di Bumi Lacang Kuning Melayu Riau, Kamis (20/11/2025).
Seluruh kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, sebagai bentuk penguatan implementasi teknologi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan pemasyarakatan.
Kegiatan yang diikuti oleh Operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) serta Operator Bidang Kehumasan dan Kerjasama ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa seluruh jajaran siap menghadapi tantangan digitalisasi pelayanan serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi.
Dalam arahannya, Maulidi Hilal menegaskan bahwa transformasi teknologi informasi bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, tetapi merupakan unsur utama dalam tata kelola pemasyarakatan modern.
SPPT-TI sebagai sistem integral penegakan hukum perlu dijalankan secara akurat, cepat, dan terkoordinasi. Oleh karena itu, bimbingan teknis dan evaluasi menjadi langkah krusial untuk meminimalkan kendala, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kompetensi para operator.
Selain itu, melalui Bimtek Pelayanan Publik, jajaran pemasyarakatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih humanis, transparan, dan sesuai standar.
Sementara itu, konsolidasi teknologi informasi dan kerja sama menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarlembaga, sekaligus mendorong optimalisasi berbagai aplikasi dan sistem yang mendukung tugas pemasyarakatan.
Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi terbuka antara pusat dan daerah, di mana berbagai kendala teknis, kebutuhan penguatan SDM, hingga inovasi pelayanan turut dibahas secara komprehensif.
Para operator SDP dan kehumasan menyambut baik kegiatan ini karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta pembaruan terkait kebijakan maupun teknis pengelolaan data.(*)
