DETEKSI24.COM – PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Pendanaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Kamis (16/04/2026), bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Rapat yang berlangsung dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Asisten I Setdaprov Riau H. Zulkifli Syukur, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau Dr. Boby Rachmat, S.STP, M.Si, perwakilan Polda Riau, Kodam I/Bukit Barisan, BPBD Riau, Satpol PP, BPKAD, serta Bappeda Provinsi Riau.
Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Riau, Edy Afrizal, menyampaikan bahwa pendanaan penanggulangan Karhutla dapat bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk kondisi bencana maupun kebutuhan mendesak. Ia menegaskan bahwa penggunaan dana BTT harus melalui mekanisme pergeseran APBD yang telah disahkan.
Selain itu, disampaikan pula bahwa potensi fenomena El Nino dalam enam bulan ke depan perlu menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan anggaran yang matang, termasuk kebutuhan peralatan, personel, serta bahan bakar untuk mendukung operasi pemadaman.
Dari sisi pengelolaan keuangan, BPKAD Provinsi Riau menekankan pentingnya penyampaian proposal yang lengkap dan sesuai ketentuan sebagai dasar verifikasi dan pengajuan anggaran. Hal ini juga diperkuat oleh Inspektorat yang menegaskan perlunya kejelasan mekanisme antara penggunaan dana BTT dan hibah.
Sementara itu, unsur Forkopimda seperti Polda Riau dan TNI menyatakan komitmennya dalam mendukung upaya mitigasi Karhutla. Polda Riau menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisi titik api masih terkendali dan koordinasi terus dilakukan hingga tingkat daerah. TNI juga menegaskan kesiapan personel dalam mengantisipasi potensi kebakaran sebelum meluas.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Dr. Boby Rachmat, menyampaikan bahwa pihaknya siap menerima dan memverifikasi proposal dari seluruh instansi terkait. Ia berharap proposal yang diajukan dapat mencantumkan perencanaan waktu dan kebutuhan anggaran secara rinci guna mendukung efektivitas penggunaan anggaran.
“Proposal yang masuk akan segera diverifikasi bersama tim. Untuk skema hibah, diharapkan dapat segera direkomendasikan agar pergeseran anggaran bisa dilakukan dengan cepat,” ujarnya.
Menutup rapat, Asisten I Setdaprov Riau menegaskan bahwa seluruh usulan proposal akan dipusatkan melalui Kesbangpol sebagai pintu koordinasi. Ia juga menekankan bahwa langkah cepat diperlukan mengingat penanggulangan Karhutla merupakan kebutuhan mendesak.
Rapat koordinasi berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menghasilkan kesepahaman bersama dalam percepatan proses pendanaan penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau.(*)
