DETEKSI24.COM – PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau pada Senin (16/3/2026) di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Jalan Diponegoro, Kelurahan Suka Mulyani, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.05 WIB tersebut dihadiri sekitar 30 peserta dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Ir. H. S. F. Hariyanto, M.T dan turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, Kapolda Riau Dr. Herry Heriyawan, S.I.K., M.H., M.Hum, serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, dan Kabinda Riau.
Hadir pula Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Dr. H. Boby Rachmat, S.STP., M.Si., AIFO-P, para kepala dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pejabat Utama Polda Riau, serta tamu undangan lainnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pemaparan materi serta arahan dari Plt Gubernur Riau.
Hal tersebut terlihat dari adanya anomali antara tingginya volume kendaraan industri dan konsumsi BBM di Provinsi Riau dengan realisasi setoran pajak yang diterima daerah. Kondisi ini dinilai perlu didalami bersama melalui penguatan pengawasan distribusi BBM, penertiban kewajiban pelaporan oleh Wajib Pungut (WAPU), serta penegakan kepatuhan terhadap pihak-pihak yang tidak melaporkan distribusi BBM secara benar.
Di sektor lain, terdapat potensi besar pada pertambangan galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Saat ini masih terdapat aktivitas penambangan tanpa izin atau ilegal yang menyebabkan hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah dalam jumlah yang cukup besar.
Potensi peningkatan penerimaan daerah juga dapat diperoleh dari Pajak Air Permukaan melalui penguatan pengawasan penggunaan water meter serta penyesuaian kebijakan tarif yang lebih akurat terhadap pemanfaatan sumber daya air oleh pelaku usaha.
Plt Gubernur menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan daerah harus menjadi agenda penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menargetkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau dapat mencapai hingga sekitar Rp5 triliun apabila seluruh potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara optimal.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan dapat terbangun kesamaan persepsi, langkah bersama, serta komitmen yang kuat antara Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh unsur Forkopimda dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta rapat. Rapat koordinasi berakhir pada pukul 11.10 WIB. Selama kegiatan berlangsung situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.(*)
