DETEKSI24.COM – PEKANBARU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi P3H, Yeni Nel Ikhwan, melakukan audiensi strategis dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto pada Rabu (4/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Riau ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, khususnya dalam akses keadilan bagi masyarakat desa serta sinkronisasi pembentukan regulasi daerah.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah keberlanjutan 1.862 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah diresmikan di seluruh desa se-Provinsi Riau pada Oktober 2025 lalu. Kakanwil menyampaikan bahwa Posbankum ini dijadwalkan akan diresmikan secara nasional oleh Presiden RI pada April mendatang.
Rudy Hendra Pakpahan meminta dukungan legislatif agar Pemerintah Daerah berperan aktif dalam menjamin keberlangsungan layanan ini, mengingat peran vital paralegal sebagai garda terdepan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Riau menyatakan kesiapannya untuk mendorong pengaktifan Posbankum di daerah. Pihak DPRD juga menyoroti pentingnya mekanisme pemantauan terhadap efektivitas Posbankum.
Selain aspek layanan hukum, audiensi ini juga membahas irisan tugas antara DPRD dan Kanwil Kemenkum Riau dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa dukungan DPRD sangat krusial dalam menciptakan ekosistem hukum yang melindungi masyarakat dan potensi ekonomi daerah.
“Sinergi antara Kanwil Kemenkum Riau dan DPRD Provinsi Riau harus semakin solid, terutama dalam memastikan 1.862 Posbankum Desa kita benar-benar aktif melayani masyarakat sebelum diresmikan secara nasional oleh Bapak Presiden pada April nanti. Kami juga mendorong pembentukan Perda Kekayaan Intelektual sebagai payung hukum untuk melindungi potensi ekonomi kreatif di Riau,” ujarnya.
“Kita berharap setiap regulasi yang lahir di Bumi Lancang Kuning tidak hanya berkualitas secara yuridis, tetapi juga memiliki keberpihakan yang nyata pada kesejahteraan rakyat,” tegas Rudy Hendra Pakpahan.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk mengagendakan rapat teknis lanjutan guna menindaklanjuti poin-poin strategis yang telah dibahas.(*)
